Kotak Kritik Saran Kecamatan Lenteng

Nama
Email
Pesan
 
Untitled Document
  1. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Guna memberikan akses kepada Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah merumuskan suatu kebijakan yang strategis dan satu-satunya di Jawa Timur, yaitu implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Kecamatan Lenteng menjadi Kecamatan Percontohan PATEN untuk Kecamatan wilayah Daratan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, dimana Camat diberikan kewenangan pada beberapa aspek yang meliputi aspek:

  1.           Perizinan

Pada lingkup perizinan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pelayanan perizinan antara lain :

  1. Izin Ganggguan (HO) dan Usaha
  2. Izin Mendirikan Bangunan
  3. Izin Pertambangan Rakyat
  4. Izin Penggilingan Padi
  1. Rekomendasi

Ringkup Pelayanan Rekomendasi / Legalisasi, Camat diberi wewenang untuk melaksanakan :

  1. Pengesahan berkas permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk.
  2. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten
  3. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  4. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (> 60 meter persegi)
  5. Rekomendasi Izin Gangguan
  6. Rekomendasi Kelayakan Usaha untuk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI.
  7. Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial
  8. Permohonan perubahan data objek pajak bumi dan bangunan (PBB)
  9. Penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan
  10. Pelepasan hak atas tanah (Kepentingan Umum)
  11. Rekomendasi / Legalissi surat lain-lain
  12. Pengantar Surat Pernyataan Miskin
  13. Keterangan Model C
  14. Keterangan Tidak Mampu
  15. Keterangan Domisili Perusahaan
  16. Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan)
  17. Keterangan Bepergian
  18. Keterangan Penelitian / Survey
  19. Peralihan Hak Atas Tanah
  20. Proposal
  21. Pengesahan surat-surat (atas permintaan perorangan/ instansi/ lembaga)
  1.           Koordinasi

Lingkup Koordinasi, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan koordinasi antara lain :

  1. Koordinasi dalam hal pengamanan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya)
  2. Koordinasi dan ikut aktif dalam penanganan kasus-kasus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.
  3. Koordinasi dengan instansi terkait terhadap timbulnya perselisihan dan permasalahan yang timbul di wilayah kecamatan.
  4. Koordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka mencegah timbulnya kriminalitas, kebakaran dan bencana alam yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban
  5. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan
  6. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintahan desa terkait dengan peningkatan target pajak, retribusi serta pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan
  7. Koordinasi dengan instansi terkait terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP).
  8. Koordinasi dengan instansi terkait terhadap para pelepas uang yang mengatasnamakan KSP / USP-Koperasi yang berpraktek sebagai rentenir.
  1.           Pembinaan

Lingkup pembinaan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pembinaan antara lain :

  1. Peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Pemerintah Desa dengan selalu memberikan dorongan moral dan etika, baik berupa penghargaan dan sanksi berkaitan dengan kinerja dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan
  2. Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan, baik Pejabat Struktural maupun Fungsional termasuk Guru, paramedis serta perangkat pemerintah Desa yang melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Kerjanya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Sumenep
  3. Pelaksanaan Apel Gabungan setiap Hari Senin yang diikut ioleh semua Pegawai (PNS dan CPNS) Kecamatan dan Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan di Kecamatan
  4. Pemberinan Catatan / Rekomendasi kepada Pejabat Penilai dalam penilaian DP-3 terhadap pejabat struktural dan fungsional tingkat Kecamatan yang melakukan indisipliner
  5. Pelaksanaan Pembinaan tertib administrasi, baik untuk Unit pelaksanaan Teknis Kecamatan maupun Pemerintah Desa di Kecamatan
  6. Pembinaan bidang prasarana dan pengembangan perekonomian Desa
  7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan Posyandu di Kecamatan
  8. Pembinaan administrasi pelaksanaan bantuan Tunjangan Pendapatan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD), Alokasi Dana Desa (ADD), APBDes maupun bantuan lainnya baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat , Provinsi dan Kabupaten serta Masyarakat.
  1.           Pengawasan

Lingkup Pengawasan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan antara lain :

  1. Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  2. Pengawasan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan di Kecamatan
  3. Pengawasan terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan
  4. Pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap proyek maupun bantuan di Kecamatan
  5. Pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap bangunan proyek dan tempat – tempat umum yang dianggap vital
  6. Pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis Kecamatan baik Struktural maupun Fungsional termasuk Guru, Para Medis serta Perangkat Pemerintah Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  7. Pengawasan rumah liar dan stren kali, sempadan jalan dan sungai
  8. Pengawasan terhadap izin dan non izin yang dikeluarkan
  1.           Fasilitasi

Lingkup Fasilitasi Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan fasilitas antara lain :

  1. Fasilitasi terhadap data penerima proyek untuk masyarakat maupun kelompok di Kecamatan
  2. Memfasilitasi pengelolaan Tunjangan Pendapatan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD)
  3. Menfasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah maupun swasta di Kecamatan
  4. Fasilitasi terhadap seluruh kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku
  1.           Penetapan

Lingkup Penetapan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan Penetapan antara lain :

  1. Menetapkan Desa percontohan setiap tahun
  2. Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  3. Menetapkan nama – nama penduduk miskin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
  4. Menetapkan nama – nama kelompok tani, karang taruna maupun kelompok – kelompok masyarakat lainnya di wilayah Kecamatan
  1.           Penyelenggaraan

Lingkup Penyelenggaraan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan antara lain :

  1. Melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  2. Menyelenggarakan lomba Desa Teladan setiap tahun
  3. Menyelenggarakan sosialisasi peningkatan tertib administrasi Desa

Menyelenggarakan pelayanan perijinan dan rekomendasi dengan sistem satu pintu

  1. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kecamatan

Dalam pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi vertikal di Kecamatan Lenteng ada bebarapa langkah diambil oleh Kecamatan dalam mewujudkan situasi yang kondusif, diantaranya :

  1. Secara Rutin dan berkala mengadakan Rapat Koordinasi Bulanan yang melibatkan seluruh UPT Dinas  maupun Kepala Desa se-Kecamatan Lenteng serta Forpimka ;
  2. Mengadakan Pembinaan dan Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sekali;
  3. Mengadakan Forum Silaturrahmi antara ulama dan umaro, dalam rangka sosialisasi program dan permohonan dukungan pelaksanaannya;
  4. Memacu peningkatan kemitraan antara UPT Dinas Tekhnis Kecamatan dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk pelaksanaan program khusus yang memerlukan perhatian ekstra, salah satunya contoh mengurangi angka kematian Ibu dan Bayi; 
  5. Mengadakan Pembinaan kemanan dan ketertiban masyarakat, dengan membangun kemitraan yang harmonis dengan Kepolisian Sektor (Polsek) dan unsur Komando Rayon Militer (Koramil)
  6. Pembinaan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya serta sosialisasi program-program Se-Kecamatan Lenteng kepada masyarakat dalam setiap pertemuan dengan masyarakat baik formal maupun informal.

                 Diantara hasil yang telah dicapai antara lain adalah :

    1. Peningkatan koordinasi antar aparat pemerintah kecamatan dan Instansi Vertikal serta dengan aparat desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
    2. Peningkatan Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa maupun tugas pemerintahan lainnya ;
    3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama dalam hal perencanaan pembangunan yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan;
    4. Keadaan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan Lenteng yang tergolong aman terkendali dan kondusif;
    5. Berkurang Penambangan Liar sehingga dapat menghindari kejadian bencana alam tanah longsor ;

Terlaksananya Program dan Kegiatan Kecamatan Lenteng sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditentukan

  1. ASPEK EKONOMI
    1. Promosi Produk Unggulan Kecamatan

Di Pembinaan UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ) dan Koperasi, diberikan dengan memberikan motivasi dengan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan Pameran Pembangunan dengan menampilkan produk-produk unggulan yang dihasilkan hal ini sebagai upaya mempromosilkan produk-produk unggulan tersebut kepada masyarakat pengunjung Pameran pembangunan.
Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumenep, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Sumenep mengadakan Pameran Pembangunan yang menampilkan Produk-produk unggulan dan kemajuan pemabangunan masing-masing daerah, yang diikuti seluruh SKPD di Kabupaten Sumenep.
Pameran Pembangunan yang menampilkan berbagai Produk unggulan makanan, maupun produk olahan lainnya serta menampilkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lenteng dan perkembangunan pembangunan di wilayah Kecamatan Lenteng.
Terhadap pelaksanaan program dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kecamatan ikut memfasilitasi pemberian bantuan kepada UMKM baik itu dalam bentuk fisik/alat dan bantuan modal maupun bantuan ketrampilan/peningkatan ketrampilan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk-produk yang dihasilkan.

    1. Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat diantaranya :

      1. Program JPES Mandiri (Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial)
      2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM )
      3. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
      4. PNPM Mandiri Perdesaan